Denpasar Mulai Proyek Infrastruktur Strategis Tahun 2025
JAKARTA - Kota Denpasar resmi memasuki fase awal pengembangan proyek infrastruktur strategis pada tahun 2025.
Beberapa proyek utama yang akan dikerjakan meliputi pembangunan underpass di Simpang Tohpati, Simpang Gatot Subroto-A.
Yani, serta gedung parkir Pelabuhan Sanur. Selain itu, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan studi kelayakan untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca JugaHarga Mobil Listrik Oktober 2025, Pilihan Stabil dan Kompetitif
Sinergi Pemerintah Daerah dan Provinsi
Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menyatakan kesiapan pemerintah kota dalam mendukung percepatan proyek ini. Pernyataan itu disampaikan usai menghadiri rapat koordinasi dengan Gubernur Bali, Wayan Koster, di Rumah Jabatan Gubernur Bali.
“Beberapa proyek prioritas sudah masuk tahap perencanaan, termasuk underpass Simpang Pesanggaran dan akses jalan menuju Pelabuhan Sanur. Kami bersinergi dengan pemerintah provinsi maupun pusat agar proyek ini segera terealisasi dan memberi manfaat langsung bagi warga,” ujar Agus.
Selain pembangunan infrastruktur, Agus menekankan pentingnya normalisasi sungai utama di Denpasar. Langkah ini dinilai strategis untuk mengurangi risiko banjir, terutama di musim hujan, sekaligus mendukung kelancaran arus transportasi di pusat kota.
Proyek Utama dan Rencana Kerja
Proyek underpass menjadi salah satu fokus utama untuk mengurangi kemacetan di beberapa persimpangan padat. Underpass Simpang Tohpati dan Simpang Gatot Subroto-A. Yani akan memperlancar arus kendaraan di jalur strategis kota Denpasar, sekaligus mengurangi waktu tempuh bagi warga dan wisatawan.
Gedung parkir di Pelabuhan Sanur juga menjadi bagian penting dari proyek ini. Fasilitas ini diharapkan mampu menampung kendaraan pengunjung pelabuhan dan wisatawan, sehingga arus lalu lintas di sekitarnya lebih tertata.
Pemerintah kota juga meninjau kemungkinan pembangunan gedung parkir tambahan di Pura Batur untuk mendukung mobilitas di kawasan pariwisata.
Usulan lain yang tengah digodok adalah pembangunan embung di Klungkung. Proyek ini ditujukan untuk menampung debit air hujan berlebih dan mengurangi risiko banjir di wilayah perkotaan. Rencana ini menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap integrasi antara pembangunan infrastruktur dan mitigasi bencana.
Dukungan Gubernur Bali
Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan pentingnya koordinasi dengan Kementerian PUPR untuk memastikan kelancaran proyek. Menurutnya, beberapa usulan telah disampaikan kepada kementerian, termasuk pembangunan gedung parkir di Pelabuhan Sanur dan Pura Batur, serta pembangunan embung di Klungkung.
“Kementerian merespons positif. Asalkan semua persyaratan administratif terpenuhi, proyek bisa dimulai pada 2026,” kata Koster. Ia menekankan bahwa kerja sama antarinstansi menjadi kunci keberhasilan proyek infrastruktur.
Koster juga menyoroti masalah kemacetan di sekitar Pelabuhan Sanur. Gedung parkir menjadi solusi utama untuk mengurangi kepadatan kendaraan, sekaligus mendukung sektor pariwisata yang merupakan salah satu tulang punggung ekonomi Bali.
Tantangan Pembiayaan
Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan dana. Gubernur menekankan perlunya upaya maksimal untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari APBN di luar transfer daerah. Hal ini penting karena ada penurunan alokasi dana dan beban pembiayaan tambahan untuk normalisasi pasca banjir.
Selain itu, studi kelayakan yang tengah berjalan harus mempertimbangkan efisiensi biaya, dampak lingkungan, dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Dengan perencanaan yang matang, diharapkan proyek dapat memberikan solusi berkelanjutan bagi transportasi dan mitigasi bencana.
Manfaat Infrastruktur bagi Masyarakat
Pemerintah menekankan bahwa proyek ini tidak hanya berdampak pada transportasi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Underpass akan mempersingkat waktu perjalanan, mengurangi kemacetan, dan meminimalkan emisi kendaraan. Gedung parkir Pelabuhan Sanur akan menambah kapasitas lahan parkir, mengurangi kemacetan di area pelabuhan, dan meningkatkan kenyamanan wisatawan.
Selain itu, normalisasi sungai dan pembangunan embung akan menjadi langkah preventif terhadap banjir, terutama di musim hujan.
Kombinasi pembangunan infrastruktur dan mitigasi bencana diharapkan mampu menciptakan kota yang lebih aman, nyaman, dan berdaya saing tinggi.
Proses Administratif dan Studi Kelayakan
Semua proyek yang direncanakan akan melewati tahap studi kelayakan. Pemerintah kota dan provinsi menekankan pentingnya prosedur administratif yang lengkap sebelum proyek dimulai. Studi kelayakan meliputi analisis teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Dengan proses ini, proyek tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang bagi masyarakat.
Pemerintah berkomitmen agar setiap proyek yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat dan solusi nyata bagi kota Denpasar.
Proyek infrastruktur strategis Kota Denpasar resmi memasuki tahap awal pada 2025. Fokus utama meliputi pembangunan underpass, gedung parkir, serta normalisasi sungai dan pembangunan embung. Sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat menjadi kunci keberhasilan proyek.
Langkah ini diharapkan mengurangi kemacetan, meningkatkan aksesibilitas, mendukung sektor pariwisata, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Meskipun terdapat tantangan pembiayaan, perencanaan matang dan dukungan dari Kementerian PUPR diyakini akan memastikan proyek berjalan sesuai rencana.
Dengan dimulainya proyek ini, Denpasar siap melangkah menuju kota yang lebih modern, teratur, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi contoh pengembangan infrastruktur yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi daerah.
Rekomendasi
